CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM BALI GREEN PROVINCE

suaramarhaen.com, Denpasar, (Humas Pemprov Bali, 18 April 2013). Menjaga lingkungan Bali tetap lestari, indah dan nyaman bukanlah pekerjaan mudah. Luas Bali yang hanya 5.632,86 km persegi, sementara jumlah penduduk pada 2011 sudah lebih dari 3,971 juta jiwa -- yang berti rata-rata kepadatan penduduk Bali sudah 705 orang untuk setiap kilometer perseginya – menjadi potensi sekaligus masalah tersendiri. Di satu sisi potensi SDM yang banyak dapat mendatangkan keuntungan, disi yang lain, penduduk yang padat otomatis memunculkan banyak persoalan lingkungan, tekanan lingkungan. Belum lagi setiap tahun 5 juta lebih wisatawan asing maupun domestik berkunjung ke Bali.

Menyadari hal tersebut, Gubernur Bali Made Mangku Pastika tidak tinggal diam. Sebagaimana dituturkan Kepala Biro Humas Setda Provinsi Bali Drs. I Ketut Teneng, SP, M.Si, Gubernur MP berkomitmen meneruskan kepedulian lingkungan yang telah dirintis Gubernur sebelumnya. MP tetap berpijak pada kearifan lokal Tri Hita Karana. Menurut Teneng, Gubernur MP berpandangan, melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sama dengan melestarikan dan meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan manusia Bali. Semakin baik lingkungan hidup Bali maka semakin baik pula kualitas hidup manusia Bali, demikian sebaliknya.

Atas dasar falsafah Tri Hita Karana tersebut, sejak 2010 yang lalu Pemprov meluncurkan Program Bali Green Province (BGP) yang bertujuan untuk mengatasi tujuh permasalahan lingkungan yang telah ada. Ketujuh permasalahan itu adalah: (1) permasalahan timbulan sampah yang rata-rata mencapai 10.182 meter kubik perhari dimana 5.560 meter kubik diantaranya merupakan sampah perkotaan; (2) permasalahan penurunan kualitas dan kuantitas air sungai dan danau yang ditandai dengan meningkatnya cemaran berupa BOD, COD, Nitrat, Phospat dan lapisan minyak; (3) abrasi pantai yang mencapai 102,470 km di seluruh Bali; (4) pelanggaran pemanfaatan tata ruang di hampir seluruh kabupaten/kota; adanya lahan kritis seluas 51.107 ha lebih; (6) kerusakan terumbu karang yang tahun 2011 lalu dilaporkan sudah mencapao 20,8% dari luas 7.200 ha; dan (7) penurunan keanekaragaman hayati.

Setelah menyusun program, Pemprov menyusun kebijakan, merumuskan strategi dan melakukan sejumlah upaya. Kebijakan yang disusun ada empat, yakni : (1) mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan lestari; (2) mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang serasi dengan daya dukung dan daya tampungnya dan mengembangkan tatanan lingkungan yang berorientasi pada keserasian fungsi lingkungan; (3) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan melalui kearifan lokal; dan (4) pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.

Kemudian strategi yang dirumuskan ada satu, yakni strategis Bali Clean and Green namun dijabarkan menjadi tiga rumusan yakni : Pertama, Green Culture yaitu strategi melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya (kearifan lokal) Bali dalam kaitan dengan pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup yang sudah terbukti berabad-abad mampu menjaga dan melestarikan alam Bali beserta isinya. Termasuk dalam strategi ini adalah berbagai aktivitas keagamaan, baik yang berskala kecil, menengah maupun besar. Kedua, Green Economy, yaitu mewujudkan perekonomian daerah Bali yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tetap dapat menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk generasi kini dan yang akan datang. Ketiga, Clean & Green, yaitu strategi mewujudkan lingkungan hidup daerah Bali yang bersih dan hijau sehingga dapat terbebas dari pencemaran dan kerusakan sumber daya alam.

 

Upaya Spesifik

Ketut Teneng mengemukakan, Pemprov Bali menyadari betul bahwa penanganan permasalahan lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri. Apalagi ketentuan perundang-undangan menegaskan urusan lingkungan bukan semata urusan Pemprov, juga urusan Pemkab/Pemkot. LSM, masyarakat, wisatawan dan siapa saja diharapkan ikut menangani masalah lingkungan ini. Partisipasi seluruh komponen dan lapisan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Itulah sebabnya, kata Teneg, Pemprov melaksanakan sejumlah upaya spesifik untuk menstimulasi terwujudnya Bali menjadi Provinsi Hijau (Bali Green Province) menuju Mandara, Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera. Upaya-upaya spesifik itu adalah : Pertama, penanganan sampah dilakukan melalui penerbitan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini telah disosialisaikan kepada semua kabupaten/kota, dimana pada saat sosialisasi Pemprov mendorong agar kabupaten/kota segera menerbitkan Perda turunan. Pemprov juga telah memfasilitasi sarana angkutan sampah untuk meningkatkan upaya penanganan sampah perkotaan dan kabupaten/kota berupa 12 unit dum truck untuk Kota Denpasar, 12 container juga untuk Pemkot Denpasar, kemudian Buleleng, Gianyar dan Tabanan dibantu masing-masing satu unit dum truk, bantuan gerobak sampah, dan bantuan ratusan tong sampah. Tabanan juga secara khusus telah dibantu satu unit truk pemotong dahan

Dalam upaya  mewujudkan Bali bebas sampah plastik 2013, Pemprov mengupayakan pembentukan kelompok peduli sampah plastik dan mengembangkan Gerakan Bali Bebas Sampah Plastik. Gerakan ini mendapat dukungan Pemkab Badung dengan telah terbentuknya GELATIK (Gerakan Bebas Sampah Plastik), kemudian Pemkab Karangasem dan Bangli yang telah melakukan pembelian sampah plastik yang dikumpulkan di sekolah dan masyarakat. Pemprov juga telah mengupayakan penumbuhan perusahaan daur ulang sampah plastik melalu pemberian fasilitasi pengurusan perijinan, dan pemberian penghargaan kepada hotel dan pasar swalayan/retailer yang berkomitmen menggunakan kantong plastik ramah lingkungan bio degradable bekerjasama dengan asosiasi peduli sampah plastik INSWA.

Masih dalam hal penanganan sampah. Sejak 2009 lalu Pemprov Bali telah menangkap semangat partisipatif masyarakat yang ingin melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dengan menumbuhkan bank sampah dan UPST (unit pengolahan sampah terpadu) yang dimaksudkan untuk mendorong penanganan sampah di wilayah perdesaan. Bersyukur, saat ini telah terbentuk 12 unit UPST dan bank sampah tersebar di kabupaten/kota se-Bali. Dengan upaya-upaya tersebut, timbulan sampah yang volumenya lebih dari 10 ribu meter kubik per hari telah dapat dikelola hingga 67% dan sisanya sekitar 33% masih tercecer di berbagai tempat seperti TPS ilegal, sungai, tempat kosong dan lain-lain.

Kedua, penanganan permasalahan lingkungan yang berkenaan dengan penurunan kualitas dan kuantitas air sungai dan danau. Pemprov Bali telah melaksanakan upaya sistematis dalam bentuk delapan tindakan, yakni : (1) Pembinaan terhadap kegiatan usaha yang wajib AMDAL dan UKL/UPL melalui berbagai kegiatan antara lain Peringkat Kinerja Pentaatan Lingkungan Perusahaan (PKPLP), Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER), pemantauan rutin kualitas dan kuantitas air oleh UPT Laboratorium BLH Prov Bali; (2) Pengembangan percontohan waste water garden (WWG) untuk pengelolaan air limbah domestik ramah lingkungan sebanyak 10 unit; (3) Pengembangan percontohan sumur resapan sebanyak 15 buah; (4) Pengembangan percontohan lubang resapan biopori sebanyak 25.000 lubang; (5) Taman percontohan di tiga kabupaten (Tabanan, Gianyar dan Buleleng); (6) Percontohan SANIMAS (sanitasi lingkungan berbasis masyarakat); (7) Pengembangan biogas rumah (BIRU) sebanyak 253 unit; dan (8) Penanaman pohon di kawasan daerah aliran sungai (DAS) dan dikawasan sekitar mata air kurang lebih sebanyak 1,69 juta pohon.

Ketiga, dalam hal penanganan permasalahan ekosistem pesisir yang dilanda abrasi pantai sepanjang 102,470 km. Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Wilayah Sungai Bali Penida telah melakukan perkuatan kawasan pesisir dengan penanaman berbagai tanaman mangrove/penghijauan dari tahun 2009 – 2012 seluas 92,5 ha. Bibit yang ditanam mencapai 2,5 juta pohon. Telah pula diupayakan penanganan abrasi sepanjang 64,144 km. Sementara penanganan kerusakan terumbu karang telah diupayakan melalui rehabilitasi terumbu karang dari 2009 – 2012 sebanyak 15 unit seluas 360 ha.

Keempat, untuk menekan pelanggaran pemanfaatan ruang, Pemprov Bali telah mengupayakan percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. Teneng mengemukakan, keberhasilan upaya ini sangat tergantung dari respon Pemkab/Pemkot. Di sisi lain Pemprov juga melakukan peningkatan koordinasi pengawasan pemanfaatan ruang dengan Tim BKPRD (Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah) kabupaten/kota se-Bali.

Kelima, dalam rangka penanganan lahan kirtis, Pemprov Bali bersama seluruh komponen dan lapisan masyarakat Bali telah melakukan reboisasi dan penghijauan. Dari tahun 2009 – 2012 lalu, reboisasi telah menyasar lahan seluas 6.771,5 ha, sama dengan 13,25% dari luas lahan kritis seluruh Bali yang 51.107,26 ha. Sementara penghijauan dilakukan di kawasan di luar hutan dengan penanaman tanaman produktif dan bibit bambu sebanyak 650 ribu pohon.

Keenam, dalam rangka mengatasi permasalahan penurunan keanekaragaman hayati antara lain telah dilakukan pembinaan terhadap penangkar kijang/rusa sebanyak 19 penangkar, penangkar penyu sebanyak 13 penangkar, penangkar kupu-kupu sebanyak 3 penangkar, penangkar jalak bali sebanyak 8 penangkar dan penangkar ikan hias sebanyak 16 penangkar. Pemprov juga melakukan upaya pengembangan tanaman langka (Arboretum) di empat kabupaten yakni Tabanan, Gianyar, Klungkung dan Karangasem.

Berkat keterbukaan informasi publik disertai partisipasi masyarakat yang tidak kenal lelah di seluruh wilayah provinsi Bali, upaya-upaya itu memang belum mencapai 100 persen harapan. Namun, pemerintah pusat menilai Bali serius dalam penanganan permasalahan lingkungan. Karenanya, tidak berlebihan jika sejumlah prestasi nasional diraih Bali. Prestasi itu adalah : (1) rata-rata capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup pada tahun 2011 sebesar 92 persen. Capaian ini melampaui target rata-rata nasional yang ditetapkan sebesar 66 persen. Indeks kualitas lingkungan di Provinsi Bali saat ini telah mencapai 99,65 persen dan dinyatakan sebagai yang terbaik di tingkat nasional; (2) Raport sementara peserta PROPER Bali menunjukkan kisaran merah sampai dengan hijau yang menggambarkan tingkat ketaatan perusahaan-perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup relatif sudah baik karena tidak ada yang mendapat peringkat hitam; (3) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah pada tahun 2011 berhasil mendapatkan ranking empat nasional; (4) Dalam hal penghargaan adipura sejumlah kabupaten yakni Karangasem, Badung, Gianyar, Bangli, Buleleng dan Tabanan berhasil meraih trophi adipura untuk katagori kota kecil. Sedangkan Klungkung sukses meraih piagam adipura. Penghargaan Adiwiyata Mandiri diraih oleh 4 (empat) sekolah yakni SDN 4 Panjer, SDN 5 Singakerta, SDN 7 Tianyar Barat dan SMAN 6 Denpasar dari 46 sekolah adiwiyata seluruh Indonesia.

Prestasi lainnya adalah, dari tiga katagori penghargaan Kalpataru (perintis, penyelamat dan pelopor), Bali meraih penghargaan katagori Penyelamat Lingkungan Hidup yang diraih Kelompok Masyarakat Penyelamat Hutan Suci Wenara Wana, Desa Ubud, Ubud, Gianyar. Sedangkan untuk penghargaan Kehati Award (penghargaan dibidang keanekaragaman hayati), dua dari tujuh katagori diperoleh Bali. Untuk katagori perorangan, Ida Ayu Rusmariani dan Sekolah SMAN 3 Denpasar mempersembahkan penghargaan Kehati Award ini.

Demikianlah, sejumlah capaian telah diperoleh Bali dalam upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup selama ini. Ke depan, upaya-upaya tersebut akan terus dilakukan dan ditingkatkan karena hanya dengan menjaga lingkungan tetap lestari, hijau dan beranekaragam kualitas hidup dan kehidupan masyarakat Bali dapat mewujudkan cita-cita Bali yang agung (mandara) dalam kerangka Bali Dwipa Jaya.  (nom)