UN MUNDUR : Kini Giliran GMNI Yang Meminta M. Nuh Mundur

RMOL. Suara yang meminta agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhammad Nuh mundur terus mengalir, kali ini datang dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Ketua Presidium GMNI, Twedy Noviady Ginting mengatakan, terlambatnya distribusi soal Ujian Nasional (UN) 2013 sehingga membuat penundaan di 11 provinsi jelas merupakan preseden buruk bagi dunia pendidikan.

"Kondisi ini akan sangat merugikan bagi para siswa yang mengikuti ujian, secara psikologis menghadapi ujian saja mereka sudah tertekan terus kemudian ujian tiba-tiba diundur karena masalah teknis jelas semakin menguras psikologis siswa," ujar Twedy kepada Rakyat Merdeka Online, Selasa (16/4).

Belum lagi, keterlambatan ini berpotensi memunculkan prasangka bocornya soal karena terjadi selisih waktu pelaksanaan Ujian Nasional.

"Kami menyayangkan ketidaksiapan kementrian pendidikan dan kebudayaan dalam menyelenggarakan UN 2013 dan menyarankan Mendikbud, M. Nuh untuk mundur dari jabatannya sebagai mendikbud. Jika menyiapkan persoalan teknis saja kemendikbud tidak beres apalagi menyiapkan persoalan-persoalan prinsip mengenai pendidikan Nasional kita," ungkapnya.

Menurut dia, tidak tuntasnya penanganan persoalan penyelenggaraan pendidikan yang selalu berulang seperti permasalahan pelaksanaan UN akan mengorbankan kepentingan strategis bangsa dan tujuan negara yang lebih besar, yakni menjadi bangsa cerdas.

"Bangsa yang maju dan mandiri lahir dari penyelenggaraan pendidikan yang baik untuk rakyatnya. Sebaliknya, sulit bagi suatu bangsa untuk maju dan mandiri bila penyelenggaraan pendidikannya bermasalah. Itulah yang kini dialami Indonesia," pungkas Twedy. [rsn]

Sumber : Rakyat Merdeka Online

Ujian Nasional "kacau" Mendikbud Diharapkan Mundur

foto : dokumen Bela Nusantara (ilustrasi)

suaramarhaen.com, Denpasar. Ketua komunitas Kampoeng iImu, Maya Agrevina angkat bicara tentang ujian nasional (UN). Saat ditemui Rabu (15/4) di sekretarian GmnI Denpasar. Perempuan berkamata ini menyatakan kecewa atas mundurnya jadwal UN.

"Pemerintah saja melaksanakan UN main-main, padahal siswa dan guru sudah mempersiapkanya jauh-jauh hari dengan mengikuti Les" ujarnya. Menurut dia sebaiknya UN dihapuskan. Hal itu karena banyaknya sekolah di Indonesia yang belum memenuhi standar baik fasilitas maupun tenaga pengajar. "Banyak kita temui sekolah yang belum memnuhi standar, seperti ruang kelas yang kurang" ujar mahasiswa yang kuliah di fakultas Pertanian Universitas Udayana ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Tegar Wacika, mentri dalam negeri BEM PM Unud. Dia menganggap pemerintah lebih mementingkan hasil daripada proses belajar yang ditempuh selama tiga tahun. "Sekolah tiga tahun namun ditentukan hasilnya dengan beberpa jam saja" ungkapnya. Selain itu tegar mahasiswa fakultas Hukum, Unud ini berharap Mendikbud  bertanggung jawab atas penundaan UN tahun ini. "Mendikbud harus bertanggung jawab, bila perlu Presiden meresufle kabinet atau mendikbud mundur saja dari jabatannya" pungkasnya dengan nada tegas

UN Diundur, Mahasiswa Pertanyakan Keseriusan Pemerintah

foto : google.com (ilustrasi)

suaramarhaen.com, Denpasar. Pengunduran ujian nasional (UN) sangat disayangkan banyak pihak. Salah satunya mahasiswa. UN yang sedianya dilaksanakan senin (15/4) untuk hari pertama diundur menjadi selasa (16/4). Sementara hari kedua diundur mennjadi senin (22/4) depan.
Penyebab utama pengunduran jadwal karena distribusi soal UN yang terlambat.
Ketua FMN Denpasar, Chairul Rahman menyayangkan pengunduran UN saat ditemui di Denpasar, selasa (16/4). Menurutnya pemerintah terlalu menganggap "gampang" pelaksanaan UN yang rutin dilakukan setiap tahunnya.

Chairul yang juga seorang mahasiswa Mahasaraswati mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjalankan pendidikan nasional. "UN sudah amburadul, di sisi lain pendidikan sangat buruk dan tidak merata". Siswa dipaksa melaksanakan ujian yg sama namun dengan proses pendidikan yg berbeda. Baik sarana penunjang pendidikan maupun proses belajarnya.

Mahasiswa fakultas Hukum Mahasaraswati ini juga mengungkapkan "perlu pembenahan di bidang pendidikan". Pembenahan fasilitas maupun proses belajar. Sementara pemerintah juga harus mengevaluasi sistem pelaksanaan UN. Selama ini kurang memperhatikan keadaan objektif dari siswa di daerah. Baik keadaan sosial, budaya dan lingkungannya agar UN tidak sekedar menjadi rutnitas dan formalitas. (KD)